PPN atas Fee Awal (Franchise Fee) dan Royalti Bulanan Franchise

Dalam setiap kesepakatan franchise, terdapat dua komponen biaya utama yang sering dikenakan, yaitu franchise fee (fee awal) dan royalty bulanan. Keduanya memiliki perlakuan regulasi perubahan pajak yang perlu dipahami oleh franchisor dan franchisee. Berikut adalah penjelasan mengenai PPN yang diterapkan terhadap kedua biaya tersebut.

1. Pengenalan Franchise Fee dan Royalty Bulanan

a. Franchise Fee (Fee Awal)

• Franchise fee adalah biaya yang dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor di awal kontrak franchise sebagai imbalan atas hak untuk menggunakan merek, sistem, dan pengetahuan bisnis dari franchisor.

b. Royalty Bulanan

• Royalty bulanan adalah biaya yang dibayarkan secara berkala (biasanya setiap bulan) oleh franchisee kepada franchisor sebagai imbalan atas dukungan berkelanjutan, training, dan penggunaan merek.

2. Perlakuan PPN

a. PPN atas Franchise Fee

1. Pengenaan PPN

• Pembayaran franchise fee umumnya dikenakan PPN karena dianggap sebagai penyediaan jasa oleh franchisor kepada franchisee.

2. Tarif PPN

• Tarif PPN yang berlaku adalah 11% dari jumlah franchise fee yang dibayarkan.

3. Contoh Penghitungan

• Jika franchise fee adalah Rp 100.000.000, maka PPN yang terutang adalah:

b. PPN atas Royalti Bulanan

1. Pengenaan PPN

• Royalty bulanan juga dikenakan PPN, mengingat merupakan imbalan atas penyediaan jasa dan dukungan yang diberikan oleh franchisor.

2. Tarif PPN

• Seperti franchise fee, royalti bulanan dikenakan tarif PPN 11% dari total royalti yang dibayarkan.

3. Contoh Penghitungan

• Jika royalti bulanan adalah Rp 50.000.000, maka PPN yang harus dibayarkan adalah:

3. Kewajiban Pemotongan dan Penyetoran Pajak

a. Penyetoran PPN

• Franchisee yang membayar franchise fee dan royalti bulanan wajib memungut PPN dan menyetorkannya ke kas negara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Pelaporan PPN

• PPN yang dipungut harus dilaporkan dalam SPT PPN bulanan. Pihak franchisor juga harus melaporkan PPN yang diterima dari franchisee.

4. Dokumentasi yang Diperlukan

a. Faktur Pajak

• Franchisee harus meminta dan menyimpan faktur pajak untuk setiap transaksi, baik franchise fee maupun royalti bulanan.

b. Bukti Pembayaran

• Catatan pembayaran dan dokumen lainnya yang relevan perlu disimpan untuk keperluan audit dan pelaporan pajak yang akurat.

5. Konsultasi dengan Ahli Pajak

• Mengandeng Konsultan Pajak Jakarta sangat disarankan untuk mendapatkan panduan lebih dalam mengenai kewajiban perpajakan terkait franchise fee dan royalti bulanan, serta untuk memanfaatkan potensi penghematan pajak yang mungkin ada.

6. Kesimpulan

PPN atas franchise fee dan royalti bulanan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh franchisee. Memahami ketentuan perpajakan ini dan melangsungkan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan pajak dengan benar akan mendukung kepatuhan dan mengurangi risiko sanksi. Pendekatan yang terencana dalam pengelolaan PPN akan mendukung keberlanjutan kesepakatan franchise dan membantu kelancaran operasional bisnis.